Dilema Pendidikan Indonesia

Pemerataan pendidikan menjadi hal yang penting dalam iklim demokrasi dimana semua anak bangsa berhak untuk mengenyam pendidikan secara layak sehingga tidak ada diskriminasi dimana yang kaya bisa mendapatkan pendidikan secara layak dan setinggi-tingginya berbeda dengan orang yang kurang mampu, mereka belum bisa mendapatkan pendidikan sesuai dengan keinginan mereka meskipun secara intelektual mereka mumpuni.

Meraih Masa Depan

Pemerataan pendidikan merupakan amanat Undang-Undang sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB III Pasal 4 tentang Prinsip Penyelenggraan Pendidikan yang berbunyi; “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Hal ini juga tercantum dalam BAB IV Pasal 5 Bagian Kesatu tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara yang berbunyi;”
(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang
bermutu.
(2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau
sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
(3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai wahana untuk memajukan bangsa dan kebudayaan nasional diharapkan menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga Negara Indonesia untk memperoleh pendidikan. Pemerataan pendidikan adalah bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga Negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia unuk menunjang pembangunan.

Oleh karena itu, dengan melihat tujuan yang terkadung di dalam upaya pemerataan pendidikan tersebut untuk menyiapkan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan seharusnya juga mulai diperhatiakan bagaimana peningkatan mutunya.

Mutu pendidikan dilakukan pertama oleh setiap institusi pendidikan yang selanjutnya dilakukan oleh lembaga pemakai . Mutu pendidikan pada akhirnya dilihat pada kualitas keluarannya. Jika tujuan pendidikan nasional dijadikan sebagai kriteria maka pertanyaannya adalah: apakah keluaran dari setiap institusi pendidikan menjadikan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pengalaman adalah guru yang terbaik. Kebijakan yang tidak seimbang antara pemerataan dan mutu pendidikan telah membawa dampak negatif yang tidak terbayangkan. Gedung sekolah roboh di mana-mana merupakan bukti nyata dari dampak negatif yang kita rasakan sekarang. Tawuran antar pelajar di berbagai kota merupakan dampak negatif yang lainnya. Profesionalisme guru yang rendah juga menjadi bukti yang lain dari kebijakan pengangkatan guru yang hanya mementingkan aspek pemerataan pendidikan.

Empat strategi pembangunan pendidikan yang selama ini menjadi pegangan pemerintah tampaknya perlu dikaji ulang, karena pelaksanaannya sering berlaku dikotomis dan tidak terpadu. Keempat strategi itu adalah (1) pemerataan pendidikan, (2) mutu pendidikan, (3) relevansi pendidikan, dan (4) efisiensi pengelolaan pendidikan, yang sekarang sering disebut sebagai manajemen pendidikan. Dalam implementasinya, kebijakan peningkatan mutu pendidikan sering menjadi kebijakan yang terpisah dari kebijakan lain. Sebagai contoh, pembangunan UGB (unit gedung baru), RKB (ruang kelas baru), dan USB (unit sekolah baru) sering dimasukkan dalam satu kotak kebijakan pemerataan pendidikan, sementara EBTANAS, penataran guru dan tenaga kependidikan, integrasi IMTAQ dan IPTEK dimasukkan kotak kebijakan yang lain, yakni mutu pendidikan.

Dalam kaitan tersebut, mutu pendidikan seharusnya menjadi tujuan akhir semua strategi pemerataan pendidikan, relevansi, dan manajemen pendidikan. Artinya, semua strategi pembangunan pendidikan harus berorientasi kepada mutu pendidikan. Pemerataan pendidikan harus tetap berorientasi pada mutu pendidikan. Relevansi dan manajemen pendidikan tidak lain juga harus berorientasi kepada mutu pendidikan. Maka lahirlah istilah yang disebut pemerataan pendidikan yang bermutu, relevansi pendidikan yang bermutu, dan manajemen pendidikan yang bermutu. Dengan kata lain, semua strategi pembangunan pendidikan harus diarahkan untuk mencapai pendidikan yang bermutu.

Perihal ibnufajar75
Saya seorang Guru Matematika di SMA Negeri 1 Pagar Alam - Sumatera Selatan. Sebagai Media Informasi saya mempersilakan untuk copas artikel yang ada di blog ini dengan mencantumkan alamat https://ibnufajar75.wordpress.com

Terima Kasih Atas Komentar Anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: