Ujian Nasional Tidak Mendidik

ujianKekacauan ujian nasional (UN) tahun ini merupakan puncak dari kekisruhan yang telah teridentifikasi sejak awal. Bahkan, pada saat pemerintah mengklaim keberhasilan luar biasa pada tahun ajaran 2010/2011, dengan menyatakan persentase kelulusan siswa mendekati nilai sempurna, yakni 99,22 persen untuk SMA dan 99,52 persen untuk SMP, serta tingkat kecurangan yang turun drastis dibanding tahun sebelumnya, DPD RI justru mempertegas rekomendasi menghentikan UN sebagai alat evaluasi akhir
hasil belajar peserta didik.

Rekomendasi ini didasari temuan empiris dalam pengawasan di berbagai daerah yang faktanya berkebalikan dengan klaim pemerintah. Pertama, terjadi duplikasi atas penilaian aspek kognitif. Nilai sekolah yang 40 persen meliputi penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik, tapi nilai UN yang 60 persen seluruhnya merupakan penilaian aspek kognitif.

Kedua, muncul modus baru kecurangan untuk mendongkrak nilai sekolah dengan cara melakukan perbaikan atau penulisan ulang nilai rapor siswa agar terjadi peningkatan atas rata-rata nilai rapor semester siswa. Ketiga, tujuan UN sebagai pemetaan atas mutu pendidikan gagal dicapai karena realitasnya sekolah-sekolah di Indonesia dengan tingkat kelulusan 100 persen mempunyai kondisi yang tidak sama dari sisi fasilitas, sarana, dan prasarana, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.

Pada sisi yang sama, rekomendasi tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan UN belum memenuhi prasyarat Putusan Mahkamah Agung Nomor 2596 K/Pdt/2009 berupa perkara citizen lawsuit terhadap penyelenggaraan UN. Putusan MA tersebut menyatakan bahwa, sebelum pelaksanaan UN, pemerintah dipersyaratkan meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi yang lengkap di seluruh daerah Indonesia.

Prasyarat itu belum dipenuhi hingga hari ini, yang dapat berdampak hukum pelaksanaan UN melanggar putusan MA. Karena itu, DPD RI secara resmi merekomendasikan pemerintah agar melaksanakan Hasil Pengawasan DPD RI No. 24/DPDRI/III/2009-2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berkenaan dengan penyelenggaraan UN.

Menghentikan UN sebagai alat evaluasi akhir hasil belajar peserta didik dan mengembalikannya kepada sekolah sebagaimana amanat Pasal 58 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 tetang Sistem Pendidikan Nasional. Yakni, “Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan”.

Melakukan pemetaan pendidikan melalui riset ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya tanpa dibebani dengan lulus dan tidak lulus, memberikan bantuan peningkatan kualitas pendidikan berdasarkan hasil pemetaan pendidikan, serta menindaklanjuti seluruh bentuk kecurangan dan pelanggaran penyelenggaraan UN, termasuk penyimpangan anggaran melalui penanganan secara hukum dan administratif.

Rekomendasi ini berkali-kali disampaikan dalam rapat dengan Menteri Pendidikan, tapi tidak pernah diindahkan hingga terjadilah kekacauan luar biasa pada tahun ini. Peristiwa Jumat siang lalu (19 April) di Samarinda mencerminkan dengan akurat berbagai kekacauan tersebut. Murid-murid peserta ujian di berbagai sekolah menunggu di kelas sampai satu jam lebih karena panitia masih sibuk memfotokopi soal secara massal.

Ujian Nasional Tidak Mendidik

Pada akhirnya, bersamaan dengan berbagai persoalan yang memperlihatkan dampak negatif, UN telah menjelma menjadi kegiatan pendidikan yang tidak mendidik.

Kaidah bahwa pendidikan dan institusi pendidikan adalah milik masyarakat di daerah-daerah dan bukan milik pemerintah pusat, sehingga sistem penyelenggaraan pendidikan yang struktural-birokratik dan sentralistik harus dihindari, menjadi terabaikan.

Desentralisasi pendidikan terhambat karena kebijakan umum di pusat tidak efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Penghargaan terhadap perbedaan kompetensi dan keberagaman daerah tidak terwujud. Yang menguat justru ketergantungan dan kebiasaan menunggu petunjuk dari atas.

Padahal yang diamanatkan UU ialah desentralisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan pendayagunaan potensi daerah, menciptakan infrastruktur kelembagaan yang menunjang terselenggaranya sistem pendidikan yang relevan dengan tuntutan zaman, konsep globalisasi, humanisasi, dan demokrasi.

Muara yang hendak dicapai adalah amanat konstitusi dan undang-undang yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional ialah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Sedangkan kebijakan pendidikan yang sentralistik menghambat kreativitas, inovasi kurikulum, dan kemandirian sekolah yang mengancam pelaksanaan amanat UU tersebut.

Patut selalu diingat bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Keberhasilannya didukung oleh pembagian tugas yang jelas, terutama antara pusat dan daerah.

Rekomendasi yang dihasilkan dalam konteks itu, antara lain, agar pemerintah memetakan kembali pembagian tugas tersebut, menempatkan pusat sebagai katalisator dan fasilitator penyelenggaraan pendidikan, serta kurikulum dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sebagai standar nasional dan potensi daerah.

Sedangkan untuk UN, suara sudah bulat agar segera dihapuskan.

 

Sumber : GKR Hemas WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) RI (koran.tempo.co)

Perihal ibnufajar75
Saya seorang Guru Matematika di SMA Negeri 1 Pagar Alam - Sumatera Selatan. Sebagai Media Informasi saya mempersilakan untuk copas artikel yang ada di blog ini dengan mencantumkan alamat https://ibnufajar75.wordpress.com

6 Responses to Ujian Nasional Tidak Mendidik

  1. Fatur Thok mengatakan:

    Bila sudah kacau balau begini terus tahun depan masih ada UN. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain “TERLALU”

  2. fatur mengatakan:

    Dilihat dari artikel bapak berarti kesalahan bukan pada teknis pendidikan pusat pak, tetapi para guru dari pihak sekolah yang mau bertindak trik2 nakal. mudah2an bapak tidak termasuk golongan tersebut

    • ibnufajar75 mengatakan:

      Mohon maaf… sebenarnya tidak ada satu orang gurupun yang menginginkan untuk melakukan kecurangan, namun saya yakin yang melakukan karena ada tekanan… Jujur untuk beberapa tahun lalu saya mengalami keadaan seperti itu. Alhamdulilah sekarang saya dan sekolah saya sudah tidak lagi melakukan hal2 tersebut (kecurangan) dan siap terhadap resiko yang bakal kami hadapi

  3. kejujuran kabarnya hanya ada di ruang hampa, pak. hahaha. salam dari http://sdmuh3pagaralamss.blogspot.com untuk saling berbagi. atau kunjungi juga edukasioner.blogspot.com blognya saya yang baru belajar. mohon maaf belum sempat nyimpan link pak ibnu, kalau sudah dipasang saya kasih tahu. salam edukasioner!

  4. Yeni Sufriyani mengatakan:

    saluuut deh buat pak ibnu..beliau mngtkan kalaupun ada kecurngan tntu krna ada tekanan..betul itu..wong yg ngjar nya guru( sekolah) kok yg menilainya orng lain…

  5. cccam editor windows mengatakan:

    What’s up, yeah this article is really good and I have learned lot of things from it on the topic of blogging. thanks.

Terima Kasih Atas Komentar Anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: